Sabtu, 02 Maret 2024

Desakan Ranta Mundur dari Jabatan Sekda Banten Berlanjut

Massa IMM Banten melakukan aksi tutup mulut dengan lakban di KP3B, Jalan Syekh Nawawi di Curug, Kota Serang pada Jumat, 9 Februari 2018.(foto ist)
Sabtu, 10 Feb 2018 | 00:34 WIB - Serang Peristiwa

lBC, Serang - Gelombang desakan mundur terhadap Ranta Soeharta dari jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Banten terus berlanjut. Desakan mundur tidak hanya datang dari kalangan aktivis dan LSM, pejabat esselon II dan III di lingkungan pemprov juga juga berharap, Ranta dengan sukarela mau meletakan jabatan agar dapat menjadi contoh dan teladan bagi ASN yang berhasrat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan anggota legislatif.

Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banten pun sama mendesak agar Ranta Soeharta legowo untuk melepas jabatannya. Desakan tersebut disampaikan dengan melakukan aksi tutup mulut dengan lakban di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi di Curug, Kota Serang pada Jumat, 9 Februari 2018.

Ketua DPD IMM Banten, M Asep Rahmatullah mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai wujud keprihatinan dan permintaan kepada Ranta Suharta yang kini menjabat Sekda Banten.

Ranta Suharta dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Banten pada tanggal 3 September 2015. Pelantikan dilakukan Rano Karno, Gubernur Banten saat itu, menggantikan Kurdi Matin yang diberhentikan secara mendadak. Kurdi Matin hanya menjabat Sekda Banten selama kurang 8 bulan. Publik tidak pernah mengetahui alasan pemberhentian Kurdi sebagai Sekda.

Asep Rahmatullah menilai, jika Ranta Suharta mundur dari jabatannya sebagai Sekda Banten, menunjukan orang yang berjiwa besar dan seorang negarawan, serta memberikan contoh yang baik kepada ASN yang berada di bawahnya. Sebab Ranta dinilai telah melanggar norma, undang-undang, peraturan pemerintah dan surat edaran Menteri PAN RB.

Pencalonan Ranta sebagai Bakal Calon Walikota Serang dinilai telah melanggar Bab II tentang asas UU, Pasal 2 ayat f netralitas ASN.  Pada pasal 119 berbunyi Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi guber nur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.

Baca juga:Diduga Langgar PP, KASN Mulai Telaah Kasus Sekda Banten Ranta

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Pasal 254, ayat 5; Pemberhentian dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.

Menurut Asep, dalam pasal yang tercantum UU memang tidak menyatakan jelas, hanya disebutkan sejak mendaftarkan sebagai calon. Sedangkan dalam PP yang lebih rendah dari UU disebutkan sejak ditetapkan sebagai calon oleh petugas pelaksana pemilihan umum. “Persoalannya bukan di situ. Kami menilai, Ranta telah melanggar normanya sebagai pengendali ASN tertinggi di Banten, tidak memberikan contoh yang baik,” ujarnya.

Namun dalam Surat edaran Menpan RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017, tanggal 27 Desember 2017, begitu jelas Ranta melanggar surat edaran yang dididasarkan pada UU dan PP tentang ASN itu. Jadi sebailnya, Pak Ranta memberikan contoh yang kepada bawahannya, yaitu mengundurkan diri dari jabatan Sekda, ujar M Asep Rahmatullah.

Sebelumnya, Ranta Suharta, Sekda Banten menjadi sorotan setelah dilaporkan Banten Institut ke Komisi Aparatur Sipil Negara (K-ASN) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 29 Januari 2018. Carlos Sillalahi, Koordinator Banten Institut mengatakan, pelaporan itu terkait dengan pencalonan Ranta Suharta sebagai Walikota Serang, meski masih menjabat Sekda Banten.

Koordinator Banten Institut Carlos Silalahi saat menyampaikan laporan mengatakan, pelaporan Sekda Banten berkaitan dengan pelanggaran etika yang dilakukannya saat akan mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota Serang. Saat itu kata Carlos, posisi Ranta yang masih Sekda telah menyambangi berbagai Partai Politik dan bahkan Sekda yang posisinya masih sebagai ASN aktif berkali-kali mengenakan baju Parpol. Hal ini kata Carlos akan menjadi preseden buruk bagi netralitas ASN di Banten.

“Apa yang dilakukan Ranta adalah preseden buruk dikemudian hari bagi pengelolaan pemerintahan provinsi yang baik dan bersih. Selain itu, Ini jelas sudah melanggar kode etik. Setiap orang memang berhak dan bebas untuk mencalonkan dan dicalonkan, tetapi beliau adalah seorang ASN yang terikat dengan asas netralitas yang ada di UU, no 5 tahun 2014,” katanya.

Sementara sebelumnya, Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN), Sumardi Juki yang dikonfirmasi wartawan mengaku sudah menerima surat aduan dari sejumlah aktivis dan LSM di Banten yang mempersoalkan kegiatan politik Sekda Banten yang disinyalir melanggar kode etik seorang ASN.

“Kami sudah menerima surat aduan dari berbagai kalangan di Banten, terkait kegiatan politik yang dilakukan oleh Sekda,” terang Sumardi Juki.  

Kasus yang diduga melanggar PP No.42 tahun 2014 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS tersebut kini tengah diproses di KASN.” Sekarang kasusnya sedang ditelaah,”jelasnya.[MBC]

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Desakan Ranta Mundur dari Jabatan Sekda Banten Berlanjut

BERITA TERKAIT

INILAH SERANG

949 dibaca
Bupati Serang Ajak Komunitas Mobil Promosikan Objek Wisata di Medsos
352 dibaca
Kapolres Serang Temui  Dandim Serang

HUKUM & KRIMINAL

1618 dibaca
Asik Main Judi, 4 Supir Bus Karyawan Digerebeg
1203 dibaca
Pemilik Toko Kosmetik Ditangkap, Ratusan Butir Obat Disita

POLITIK

2636 dibaca
Wakili Pemuda Lebak, Nevi Pahlevi Siap Maju di Musda KNPI Banten
1428 dibaca
Persyaratan Lengkap, Iti-Ade Melenggang Mulus Ikut Pilkada Lebak 2018.

PENDIDIKAN

1564 dibaca
Ciptakan Kampus Bersih dari Narkoba
1668 dibaca
Mahasiswa Cilegon Buat Kampung Baca di Waringin Kurung
Top