Bupati Serang Minta Pemprov Bantu APD Petugas Bawaslu

lBC, Serang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk membantu pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk petugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri yang bertugas dalam perhelatan Pilkada Kabupaten Serang pada 9 Desember 2020 mendatang. Hal itu sebagai upaya guna memutus rantai penyebaran covid-19.

“Anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu tidak tercantum dalam NPHD (naskah perjanjian hibah daerah), begitupun untuk TNI dan Polri yang turut berperan dalam menyukseskan Pilkada Kabupaten Serang,”ujar Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah dalam rapat Koordinasi Pemerintah Daerah di Provinsi Banten yang menyelenggarakan pilkada di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug Kota Serang pada Rabu, 22 Juli 2020.

Tidak tercantumnya dalam NPHD untuk Bawaslu Kabupaten Serang, sebut Tatu, pada saat penganggaran sebelum adanya pandemi covid-19. Begitupun, untuk dana yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten Serang untuk TNI dan Polri pun tidak tercantum.

“Sedangkan jika dipaksakan menggunakan dana APBD pun, kondisi pendapatan daerah tengah sulit di masa pandemi covid-19. Jadi saya berharap arahan dari Pak Gubernur Banten,”ucapnya.

Berbeda dengan KPU Kabupaten Serang, lanjut Tatu, dimana sudah menjalani rapid tes bagi para pegawai sekretariat KPU, PPK, PPDP anggarannya dialokasikan dari pusat atau KPU RI. “Pada intinya apakah harus kami siapkan anggaran dari APBD, jika Pemprov Banten tidak membantu, mohon arahannya,”tukas Tatu.

Tatu memaparkan, bahwa Pemkab Serang sudah mengucurkan NPHD diperuntukan KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Rinciannya, untuk KPU dengan total NPHD sebesar Rp75 miliar lebih terealisasi senilai Rp60,5 miliar. Untuk Bawaslu tercantum dalam NPHD sebesar Rp19, 5 miliar sudah terealisasi senilai Rp15,620 miliar. “Sedangkan untuk TNI dan Polri sebesar Rp3,2 miliar sudah terealisasi,”jelas Tatu.

Hadir dalam rakor tersebut, Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, Bupati Pandeglang dan Walikota Cilegon diwakili, dan unsur Muspida Provinsi Banten dan tingkat kabupaten dan kota. Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota yang melaksanakan pilkada.

Sementara Gubernur Banten Wahidin Halim belum bisa memastikan akan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan APD bagi petugas Bawaslu, TNI dan Polri. Pihaknya bisa memastikan jika sudah mendekati pelaksanaannya yang akan dihelat 9 Desember 2020. “Gampang itu, tapi saya belum  bisa jawab sekarang. Nanti kalau sudha mendekati waktunya baru saya jawab kalau buat APD,”ujarnya usai rakor.

Sedangkan sebelumnya pihaknya mengaku sudah menyetujui untuk rpaid tes petugas KPPS di setiap TPS pada Pilkada Kabupaten Serang. “Kalau rapid tes sudah saya setujui untuk KPPS, untuk APD nanti saya belum bisa jawab sekarang,”ujar Wahidin.[Ars]