Kamis, 13 Juni 2024

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati Banten Gelar Rapat Evaluasi

Kepala kanwil BPJS TK Provinsi Banten bersama Kejati Banten saat acara rapat evaluasi. (Foto-ist)
Rabu, 25 Okt 2017 | 19:31 WIB - Tangerang Hukum & Kriminal Ekonomi & Bisnis

IBC, Tangerang – Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Banten bersama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati)  Banten dan Kejari se-Banten, menggelar rapat evaluasi dan focus group discussion (FGD) yang berlangsung di Hotel Santika BSD Tangerang Selatan. Rabu 25-Oktober-2017.

            Kegiatan rapat evaluasi tersebut dilandasi oleh Memorandum of Understanding (MoU) antara direksi BPJS Ketenagakerjaan dengan Jamdatun Kejagung, kemudian diikuti oleh Kejati Banten dan Kakanwil BPJS TK, serta Kejari dengan kepala Cabang. Selain melakukan evaluasi, pada kesempatan tersebut juga merencanakan kerja di tahun 2018 untuk fokus kepada bantuan hukum agar seluruh pekerja yang telah menjadi peserta mendapatkan hak haknya dalam perlindungan BPJS TK, serta para pengusaha pemberi kerja mentaati aturan ketenagakerjaan dan aturan BPJS Ketenagakerjaan.

            Teguh Purwanto,  kepala kantor BPJS ketenagakerjaan Kanwil  Banten, dalam  sambutannya mengatakan, jika hasil kegiatan kerjasama selama ini telah menghasilkan penagihan iuran baru sampai Rp8 Milyar. Tentu saja angka tersebut kedepan bisa ditingkatkan untuk kepentingan kesejahteraan para pekerja.

            “Saya  harapkan, kedepan kehadiran kita semua  dapat  meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Serta raihan prestasi saat ini bisa ditingkatkan di tahun depan,”kata Teguh Purwanto.

            Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Agoes Jaya SH mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kepada kegiatan yang digelar kali ini. Lantaran, berlangsungnya bukan hanya dilaksanakan oleh Kejati Banten saja, akan tetapi kegiatan ini sudah menjadi agenda nasional, dengan demikian ia berharap agar para Kejari dapat mem back up BPJS TK yang ada cabangnya di Kabupaten dan Kota.

            Sesuai arahan dari pusat kata Kejati, tentu saja harus ditaati oleh lembaga yang levelnya dibawah semisal Kejati dan Kejari agar memberikan bantuan hukum dalam hal tata usaha negara dengan cara yang santun namun tegas.

            “Saya harap para Kejari bisa memback upnya, kita berikan bantuan hukum dengan tujuan agar para penaga kerja yang telah menjadi opeserta BPJS TK dapat mendapatkan hak hak nya,”kata Agoes Jaya.

            Sementara itu, bentuk kerjasana antara BPJS TK dengan korps Kejaksaan meliputi meminta bantuan hukum, memberikan bantuan hukum perdata dan tata usaha negara, penegakan hukum kepada perusahaan yang membandel, memberikan sangsi mulai dari teguran sampai sangsi administrasi, tidak mendapatkan layanan publik tertentu semisal SIM, STNK, KTP, Paspor dan lain lain, termasuk pencabutan ijin usahanya. Bahkan bisa kena sangsi pidana berupa hukuman 8 tahun atau denda 1 Milyar, sesuai yang tercantum pada PP 86 tahun 2013   

 

Reporter: Fahdi Khalid
Redaktur: Akew
Bagikan:

KOMENTAR

BPJS Ketenagakerjaan dan Kejati Banten Gelar Rapat Evaluasi

BERITA TERKAIT

hclh

INILAH SERANG

390 dibaca
Uang Gaji untuk Bayar Utang, Suami Hajar Istri hingga Babak Belur
1742 dibaca
Mantan Napi Dilarang Nyaleg, Ketua DPRD Banten Sebut KPU Lampaui Batas

HUKUM & KRIMINAL

2703 dibaca
21 Pasangan Selingkuh Di Gerebeg Petugas Pol PP Kota Tangerang Di Kamar Hotel
815 dibaca
Tak Jera, Residivis Ini Kembali Ditangkap Kedapatan Konsumsi Sabu

POLITIK

1419 dibaca
PPP Ingin Cawapres Jokowi dari Kalangan Santri

PENDIDIKAN

1861 dibaca
Andika Diminta Memotivasi Ribuan Mahasiswa Baru Unpas Bandung
Top