BOSDA dan BOS Tak Kunjung Cair, Dindikbud Banten Bohongi Publik

lBAN, Serang—Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten dianggap telah membohongi publik. Sebab, hingga kini Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah tingkat SMAN/SMKN se Banten tak kunjung cair. Padahal sebelumnya, pada 14 Februari 2017 lalu sudah mengumumkan di media sudah bisa dicairkan.

Dampaknya, nyaris seluruh Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN/SMKN se Banten menjerit. Parahnya, akibat belum cairnya BOSDA dan BOS tersebut sejumlah kepsek mengalami sakit karena memikirkan biaya sekolah. Bahkan, ada juga mencari alternative mencari pinjaman.

Hal itu diungkapkan Ketua Komite SMAN 3 Kota Serang, Deni Arisandi. Berkaitan dengan dengan BOSDA dan BOS pihaknya sangat menyesalkan dan menyayangkan karena menyangkut dunia pendidikan.

“Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten.Belum cair sampai sekarang, bohong kalau sudah cair. BOSDA dan BOS kaitannya karena menyangkut dunia pendidikan, itu kalau sampai saja tidak berjalan, itu sudah alamat hancur suatu harapan bangsa,” ucap Deni Arisandi saat menghubungi lnilahBanten pada Rabu, 15 Maret 2017 malam.

“BOS dan BOSDA itu penting sekali. Nah kalau dana BOS dan BOSDA ini tidak ada bagaimana sekolah bisa beroperasi dengan baik. Saya dengar beberapa kepala sekolah sampai mencari pinjaman utang untuk biaya operasional. Harusnya Dindik Banten peka. Bukannya sekolah diutamakan agar tambah  baik setelah ada peralihan kewenangan, malah mandeg. Ada apa dengan hal ini,” ucap Deni Arisandi memertanyakan.

Dia menilai, terkait hal tersebut Kepala Dindikbud Banten, Engkos Kosasih Samanhudi tidak siap dan tidak cakap dalam memenej dunia pendidikan di Banten. “Buktinya kepala sekolah mereka semua menjerit. Stres. Ini gimana BOS dan BOSDA belum cair. Menyayangkan, lebih baik turunkan Kepala Dindikbud Banten. Bila perlu, ganti semua bidang-bidangnya,” tukasnya.

Dengan begitu, bagaimana pun pihaknya selaku ketua komite ikut memikirkan bagaimana para siswa bisa belajar dengan nyaman. Karenanya, para guru-guru dan para kepala sekolah masih memikirkan tidak adanya dana operasional sekolah.

“Bahkan sampai ada Kepala SMKN di Kota Serang sakit akibat memikirkan bagaimana karena banyak barang yang harus dibeli. Dampaknya luar biasa buruknya. Jadi, saya meminta dan memohon pihak terkait baik dinas pendidikan, DPRD bahkan Penjabat Gubernur, Nata Irawan harus turun kalau BOSDA dan BOS tidak cair minggu. Tunggu kemunduran dunia pendidikan di Banten,”tukasnya.

“Saya berharap dana bantuan yang penting segera cair, agar sekolah memberikan pendidikan kepada anak-anak didik secara maksimal. Pesan saya kepada kepala sekolah memegang komitmen pribadi memajukan, mencerdaskan anak bangsa. Apa pun rintangannya harus kita lewati. Berikan semangat kepada anak-anak kita. Biar tugas kami selaku komite sekolah di Banten kalau sampai akhir maret tidak cair kita akan membuat gerakan,” ancam Deni Arisandi.

Saat dikonfirmasi Sekretaris Dindikbud Banten, Ardius Ardius Prihantono mengaku masih berupaya model-model pencairan untuk BOSDA dan BOS seperti apa yang akan dilakukan. Pihaknya membantah jika pencairan dana tersebut belum ada kejelasan.

“Bukan belum ada kejelasan. Faktanya, (Dindikbud) belum punya model penyaluran sesuai atuaran perundang-undangan. Kita butuh waktu, kiat semua kerja lembur untuk memilih model (pencairan),” ujarnya saat dihubungi melalui telepon selulernnya beberapa saat lalu.

Ditanya sebelumnya sudah mengumumkan, bahwa pada 14 Februari 2017 dana BOSDA dan BOS sudah bisa dicairkan. Lagi-lagi Ardius berdalih bahwa informasi tersebut dipelintir oleh media. Baca juga: Jelang Pencoblosan Cagub -Cawagub Banten, Dindikbud Cairkan Dana BOSDA dan BOS

“Itu masih sebatas rencana. Masih memilih modelnya. Kalau saya bicara mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa cair, nanti media melintir lagi. Silahkan tanyakan lebih jelas teknisnya ke kepala bidangnya,” tutup Ardius.

Menanggapi terkait hal itu Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan menyatakan, bahwa terkait lambatnya penyaluran dana BOS dan BOSDA dikarenakan hanya kesalahan administrasi. “Menurut saya soal administrasi tidak boleh menjadi kendala yang terus berulang, harusnya kita bisa mengantisipasi. Sekolah diatur dengan peraturan yang ketat. Jika BOS dan BOSDA  terlambat bisa kita bayangkan bagaimana situasinya di sekolah. Operasioanl bakal terhambat. Ini akan mengganggu keberlangsungan efektifitas penyelenggaraan belajar mengajar di sekolah,” ujarnya melalui pesan elektroniknya yang diterima lnilahbanten terkait hal tersebut.

Politisi Partai Golkar ini mengaku,  sudah memanggil pihak Dindikbud Banten perihal lambannya penyaluran bantuan tersebut. “Kita sudah pernah memanggil dindik triwulan sebelumnya saat terlambat. Masak kita harus panggil lagi. Saya sudah telpon dindik. Kami minta semua pihak yang berhubungan dengan pengurusan administrasi keuangan BOS dan BOSDA bisa akseleratif dan fokus pada pengurusannya,” ujarnya.

“Kita akan dorong, namun kajiannya harus dimatangkan dulu. Ini agak kompleks terkait kemampuan anggaran, tapi sistem besarnya tidak boleh menganggu dan memperberat masyarakat,”ungkap Fitron. Seraya memastikan, itu yang akan didorong adalah regulasi mengenai besaran pungutan kepada siswa ketika kebijakan pengutuan di payungi pergub.