Minggu, 24 Maret 2019

Bila Sejarah Ditinggalkan

[foto:istimewa]
Senin, 11 Mar 2019 | 14:18 WIB - Suara Pembaca

 

Oleh : Chudori Sukra

Penulis adalah Pengasuh Ponpes Riyadlul Fikar, Serang, Banten

 

Saya tidak mengutip petuah Aris, tokoh utama dalam novel Pikiran Orang Indonesia yang selalu mewanti-wanti pembaca agar “jangan meninggalkan sejarah”. Meskipun beberapa kali saya sebutkan dalam opini di harian nasional Kompas, petuah jangan meninggalkan sejarah telah saya sarikan dari pesan-pesan para leluhur Sunda (Baduy), sebagaimana pesan dari para tetua Kota Palu yang terkenal, bahwa masyarakat Kaili (suku asli Palu) harus memelihara lingkungan, dan tidak boleh mendirikan bangunan di sekitar sungai.

Tetapi, selama masa kekuasaan Orde Baru (era 1980-1990-an) keserakahan begitu merajalela, hingga merambah di kalangan birokrat dan politisi Palu. Lembah Palu yang bergelombang itu, yang mestinya dirawat dengan baik, seperti halnya kaki Gunung Karang dan Pulosari (di Banten) telah disulap oleh para investor dalam dan luar negeri, tanpa memperhitungkan “kesaktian” dari pesan-pesan leluhur.

Suatu partai besar yang mengusung Bapak Pembangunan, yang memitoskan dogma sebagai “partai berkarya” telah membelokkan kota administratif (Kotif) di tahun 1978, menjadi Kota Madya di tahun 1994. Ekonomi kapitalisme begitu merambah di mana-mana, tanpa diikuti oleh kritik yang berimbang dari kalangan budayawan, sastrawan maupun intelektual Palu. Minat dari ribuan perantau Jawa yang turut-serta menggalakkan bisnis dan usaha, ditambah dengan pengusaha lokal dari seluruh wilayah Sulawesi, saling bersaing ketat memperebutkan lahan tanpa mengindahkan keseimbangan kosmik.

Sejak tahun 1990-an, pertambahan penduduk tak terhindarkan lagi. Dibukanya kawasan pemukiman baru, termasuk pengembangan Perumahan Nasional (Perumnas) di Balaora dan Petobo. Di situlah keserakahan era Orde Baru yang mewarisi semangat pembangunan tanpa diimbangi dengan moral dan etika lingkungan hidup. Bahkan generasi muda Palu seakan tak mengenal lagu hasil gubahan leluhur mereka sendiri (sejak 1938) berbunyi: “Goyo goyo gontiro / toko bonga lolio / Palu Tondo Mamboro matoyomo / kamolue melantomo.” (Artinya: Goyang-goyang di desa Ganti (Benoa, Donggala), yang melihat ke bawah orang Kabonga dan Loli Oge. Palu, Tondo dan Mamboro tenggelam, tinggal Kayumalue yang terapung).

Itulah sastra lisan, sebagai ekspresi budaya yang didokumentasikan Kelompok Muda Peneliti Hutan (Komiu) dalam dokumen"Policy Brief: Mitigasi Bencana Berbasis Pengalaman Suku Kaili di Lembah Palu".

Di sisi lain, orang-orang Komiu mencatat beberapa istilah lokal berkenaan dengan bencana alam di Palu dan sekitarnya (terutama dari etnik Kaili), misalnya ‘linu’ berarti gempa, ‘limbotalu’ berarti tiga gelombang laut (tsunami), ‘nalodo’ berarti masuk dan tenggelam. Istilah nalodo sering diartikan sebagai peristiwa pergeseran tanah atau likuefaksi. Menurut Gifvents Lasimpo, peneliti tentang suku Kaili, seharusnya pemerintah Sulteng mewaspadai arus pembangunan Palu dan sekitarnya, dengan lebih dulu mengidentifikasi riwayat kebencanaan di sana.

"Pengetahuan seputar kampung-kampung tua yang aman dihuni bisa menjadi basis rencana tata ruang wilayah oleh pemerintahan saat ini,” tegas Gifvents. Jejak bencana di Sulteng baru muncul di awal abad ke-20 melalui catatan sejarah yang dibuat oleh kolonial Belanda. Sebelumnya, hanya berupa riwayat yang dututurkan secara lisan oleh para tetua suku Kaili, terutama lewat tembang-tembang desa yang dilantunkan oleh generasi ibu dan nenek. Padahal, riwayat tentang jejak bencana itu sama tuanya dengan usia Pulau Sulawesi. Termasuk migrasi suku-suku di sekitar Palu ke daerah-daerah aman, tentu tak lepas dari sejarah kebencanaan.

Secara ilmiah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan rentannya bencana Sulteng karena terbentuk oleh tiga lempeng besar yakni Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Salah satu titik temu tiga lempeng itu adalah Sesar Palukoro, yang panjangnya mencapai 500 kilometer dan membelah Palu dari utara ke selatan.

Palukoro merupakan salah satu patahan paling aktif di dunia. Bila kita setback ke belakang mengenai sejarah kegempaan Palukoro, ia pernah bergeser dahsyat yang mengakibatkan gempa pada tahun 1828, 1927, 1938, 1968, 1996, dan 2012 lalu. Sesar Palukoro juga yang pemicu katastrofe pada 28 September 2018 lalu, hingga mengakibatkan 4.340 jiwa meninggal dan hilang, 172 ribu orang mengungsi, serta lebih dari 68 ribu rumah rusak.

Ironisnya, masyarakat kita yang ahistori dan lupa ingatan, mengabaikan juga soal pemberian nama yang disematkan oleh para leluhur. Misalnya kawasan Kaombona, Desa Tondo, Kecamatan Mantikolure, Kabupaten Palu, yang kian padat penduduk. Padahal, para leluhur memberi nama kawasan itu ‘Kaombona’ yang berarti tanah yang rusak dan runtuh. Pemberian nama tersebut mengacu dari runtuhnya tanah di sekitar itu pada tahun 1938 lalu.

Ada juga ‘Rogo’ yang berarti hancur-lebur. Ia nama desa di kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, di mana ratusan rumah ikut hancur-lebur pada September lalu. Sejarah tentang pemberian nama oleh para tetua suku Kaili, tentu mengacu dari pengalaman masa lalu leluhur mereka. Tapi sayangnya – seperti halnya sastra lisan di Banten – hanya beredar di lingkungan tertentu, sehingga belum ada dokumentasi yang diniscayakan dapat berfungsi sebagai mitigasi bencana.

Alih-alih masuk dalam kurikulum pendidikan, sebagai karya tertulis yang layak menjadi bahan ajar saja belum ada wujudnya. Padahal, ilmu pengetahuan akan menjadi modal berharga bagi generasi penerus agar mereka sanggup hidup berdampingan dengan bencana.

Isyarat akan datangnya gempa yang tertuang dalam tulisan sahabat saya Hafis Azhari, “Berpikir dengan Otak dan Hati” yang dituturkan oleh beberapa tetua dari suku Kaili yang datang dari Lembah Palu, baru terselip dalam bentuk sastra lisan, kidung dan syair, termasuk juga pemberian nama-nama daerah yang memiliki sejarah kebencanaan di masalalu. Pesan itu memiliki makna spiritual tersendiri, seperti halnya yang disampaikan para tetua suku Baduy (Pu’un) yang tak boleh dianggap remeh.

Secara kasta dan kelas, boleh saja para bupati dan gubernur di Banten ini merasa berkedudukan di atas mereka dalam soal jabatan dan popularitas duniawi, tetapi Allah Maha Tahu kualitas ketakwaan mereka.

Mestinya kita waspada dan takut pada Allah, jika mengabaikan pesan-pesan spiritual dari orang-orang yang kompeten dan bertakwa dalam pandangan-Nya. Sebab, jangankan mereka korupsi dalam skala jutaan dan milyaran rupiah. Siapa tahu pakaian yang mereka pakai, makanan yang mereka makan, tidak ada sesuap pun nasi atau ubi yang masuk ke lambung mereka, yang termasuk dalam kategori ‘barang haram’. Nastaghfirullah al-adzim. ***

 

Bagikan:

LAINNYA

Santri Banten Sepulang Umroh
Kamis, 14 Mar 2019 | 15:24 WIB
Santri Banten Sepulang Umroh
Perjalanan Umroh Santri Banten
Selasa, 05 Mar 2019 | 15:00 WIB
Perjalanan Umroh Santri Banten
Kasta Tertinggi di Banten
Selasa, 05 Mar 2019 | 12:03 WIB
Kasta Tertinggi di Banten
Membuka Topeng Politisi Kita
Jumat, 01 Mar 2019 | 16:28 WIB
Membuka Topeng Politisi Kita

KOMENTAR

Bila Sejarah Ditinggalkan

PEMERINTAHAN

6739 dibaca
Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
5890 dibaca
Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB
1714 dibaca
Ini 202 Nama Pejabat Pemprov Banten yang Dilantik
dvvdv wagub

POLITIK

507 dibaca
Gubernur Wahidin Ajak Warga NU Banten Dukung Ma'ruf Amin di Pilpres
465 dibaca
Pelapor ASN Dukung Calon DPD RI Anak Gubernur Banten Diperiksa Bawaslu
192 dibaca
Survei Demokrat: Masyarakat Tidak Puas atas Kinerja Gubernur dan Wagub Banten

HUKUM & KRIMINAL

192 dibaca
Personil Polsek Cikande Berhasil Selamatkan Uang Nasabah Rp80 Juta
240 dibaca
Kepergok Akan Mencuri, Warga Lampung Tewas di RSUD Serang

PERISTIWA

225 dibaca
BNN Banten Musnahkan 10 Kg Sabu Senilai Rp10 Miliar
Top