Bank Banten Sakit Karyawan dan Gaji Dikurangi, WH: Saya Ngga Tahu

lBC, Serang – Jajaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bank Banten dikabarkan hari ini Kamis, 16 Agustus 2018 menggelar rapat penting di kantor Bank Banten Jakarta, Jalan RS Fatmawati No.12, RT.9/RW.6, Gandaria Utara, Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan. Agenda rapat tersebut yakni sosialisasi rencana pengurangan tenaga kerja dan penurunan gaji karyawan itu seluruh kepala kantor cabang diundang, sekira 80 kepala kantor cabang.

Salah satu Kepala Cabang Pembantu Bank Banten yang namanya enggan disebut membenarkan jika dirinya ikut dalam rapat tersebut. “Iya. Ini saya lagi di bandara menuju kesana,”tulisnya melalui pesan singkat.

Namun disayangkan, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Fahmi Bagus saat di konfirmasi perihal tersebut melalui pesan singkat tidak memberikan balasan meski laporan sudah dibaca.

Sebagaimana diketahui, saat ini Bank Banten di Pimpin Fahmi Bagus Mahesa (eks Bank bjb) dengan Agus Ruswendi sebagai Komisaris Utama (eks Bank bjb). Empat direksi memang diisi oleh eks Bank bjb dan sekira 80 persen (dari 14 kepala divisi). Hampir semua cabang yang baru dibuka juga dipimpin oleh eks Bank bjb.

Alasan pengurangan karyawan dan penurunan gaji dengan alasan efesiensi dinilai beberapa kepala cabang sangat irasional. Hal ini karena, secara operasional, terutama di kantor pusat, direksi tidak mampu melakukan efesiensi. Hal ini dinilai dari rasio efisiensi yang diukur dari BOPO (biaya operasional VS pendapatan operasional) Bank Banten.

Bank terlihat efisien apabila BOPO di bawah 80 %. Kondisi BOPO Bank Banten pada tahun 2017 sekira 117 %. Kemudian BOPO pada Juni 2018 semakin buruk sekira 131%. Dari data tersebut terlihat, manajemen tidak melakukan efisiensi dengan baik, tambah boros sehingga bank terus menerus merugi. Sejumlah kepala cabang, terutama non eks Bank bjb menolak pengurangan karyawan yang dipastikan akan mengurangi dari karyawan non eks Bank bjb.

Sementara Gubernur Banten, Wahidin Halim mengaku tidak mengetahui perihal tersebut. Kata dia, hal itu dilakukan merupakan kebijakan direksi Bank Banten. “Saya Ngga tahu, mungkin kondisinya atau apa,”ujarnya usai Rapat Paripurna mendengaran Pidato Kenegaraan HUT RI ke 73 di Gedung DPRD Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug Kota Serang.

“Kewenangan direksi itu bukan saya. Bank Banten itu pemiliknya sebenernya BGD (Banten Global Development). Iya kan. Kita mah engkongnya. Kakeknya,”ucap Wh sapaan Wahidin Halim.

Sedangkan terkait Pemprov Banten tengah mencari modal untuk Bank Banten, WH mengatakan, bahwa saat ini tengah koordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan ke Bank BRI untuk meminta dukungan. “Kita ke BRI. Kita minta dukungan bantuan modal dari BRI. Gubernur sebenernya bukan yang tanggung jawab, tapi tanggung langsung BGD dulu juga begitu bukan pemerintah. Bank Banten itu keadaannya sakit parah, bukan batuk-batuk agak berat juga itu,”cetus WH.

Pada intinya, tambah WH, Pemprov dalam hal ini ikut mendorong membantu mencarikan modal (Bank Banten), atau juga penyisiran APBD kalaucukup kita membantu. “Sebenarnya (Pemprov) tidak tanggung jawab hanya membantu, itu langsung dibawah BGD. Kecuali sudah ada perubahan Perda itu, KSO dari BGD itu yang jelas,”tutur WH.