Jumat, 18 Januari 2019

ASN Pemprov Banten jangan Main-main dalam Absen

[Foto Istimewa]
Senin, 15 Okt 2018 | 19:59 WIB - Serang Pemerintahan

lBC, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait  Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug Kota Serang pada Senin, 15 Oktober 2018. 

Rapat juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Ino s Rawita dan Kepala OPD serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasandari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhamad Yusuf Ateh.

Dalam sambutanya, Gubernur mengharapkan adanya perubahan mindset dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten. Setiap ASN diharapkan memiliki interest untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten. 

Gubernur menginginkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling mengevaluasi apa yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan kepada Pemprov masih banyak yang belum tercapai. Dalam mencapai target tersebut, Gubernur mengharapkan adanya semangat yang lebih dari seluruh jajaran ASN.

“Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian kinerja,” tegas Gubernur.

Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi SAKIP, Gubernur memastikan kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD, menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Ini dilakukan Gubernur dalam rangka memonitor evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD.

“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan reward. Dan sebaliknya, jika ada OPD yang males-malesan, ya saya kasihpunishment. Karena sesungguhnya ini kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”tegas Gubernur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhamad Yusuf Ateh mengatakan, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah harus berorientasi pada hasil karena seberapapun anggaran yang diberikan pasti akan habis, tetapi tujuan (hasil) harus tercapai agar uang yang telah dihabiskan dapat dirasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa tidak boleh ada satu rupiah pun Anggaran Negara yang tidak ada hasil atau manfaatnya untuk masyarakat.

Yusuf menambahkan, evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melakukan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.[Kominfo]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

ASN Pemprov Banten jangan Main-main dalam Absen

PEMERINTAHAN

87 dibaca
Andika Sebut Kepercayaan Publik pada Pemprov Banten Meningkat
223 dibaca
Lantik 223 Pejabat, Bupati Serang Sebut Agar Kinerja Lebih Baik
181 dibaca
Pertama di Indonesia, Inspektorat Kabupaten Serang Integrasikan Dua ISO

POLITIK

3953 dibaca
Gubernur Banten Wahidin Halim Dilaporkan ke Bawaslu
847 dibaca
Dukung Prabowo-Sandi, Caleg PBB di Banten Bentuk Pass Lantang
153 dibaca
Debat Capres Bisa untuk Curi Perhatian Rakyat

HUKUM & KRIMINAL

219 dibaca
Mayat Wanita di Cipocok Jaya Ternyata Dibunuh
107 dibaca
Polisi Ringkus Pelaku Curanmor, Penadah dan Pengoplos
333 dibaca
Diduga Otak Pengeroyokan Santri, MH Terancam Dijemput Paksa

PERISTIWA

127 dibaca
Peran Media Penting dalam Sosialisasi Millennial Road Safety Festival
140 dibaca
Gubernur Berikan Bantuan Seragam Sekolah untuk Korban Tsunami

EKONOMI & BISNIS

105 dibaca
Sri Mulyani Jamin Usaha Kecil Digital Bebas Pajak
197 dibaca
Pulihkan Anyer, Pemprov Banten Tinjau Pelarangan Rapat di Hotel
Top