Minggu, 24 Maret 2019

ASN Pemprov Banten jangan Main-main dalam Absen

[Foto Istimewa]
Senin, 15 Okt 2018 | 19:59 WIB - Serang Pemerintahan

lBC, Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terkait  Sistem Analis Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertempat di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug Kota Serang pada Senin, 15 Oktober 2018. 

Rapat juga dihadiri Pj Sekretaris Daerah Ino s Rawita dan Kepala OPD serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasandari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Muhamad Yusuf Ateh.

Dalam sambutanya, Gubernur mengharapkan adanya perubahan mindset dari seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Banten. Setiap ASN diharapkan memiliki interest untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan Provinsi Banten. 

Gubernur menginginkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saling mengevaluasi apa yang menjadi penyebab target-target yang dibebankan kepada Pemprov masih banyak yang belum tercapai. Dalam mencapai target tersebut, Gubernur mengharapkan adanya semangat yang lebih dari seluruh jajaran ASN.

“Semua ASN untuk tidak main-main dalam bekerja, terutama dalam absen karena absen merupakan syarat utama dalam kriteria penilaian kinerja,” tegas Gubernur.

Terkait langkah-langkah perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi SAKIP, Gubernur memastikan kepada OPD agar memahami kinerja yang akan diwujudkan serta mampu merumuskan kegiatan yang benar-benar mendorong pencapaian kinerja, menyempurnakan perumusan outcome di seluruh OPD, menyempurnakan pengintegrasian aplikasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, memastikan setiap anggaran memiliki kaitan langsung dengan pencapaian kinerja. Ini dilakukan Gubernur dalam rangka memonitor evaluasi kinerja secara berkala atas capaian kinerja OPD.

“OPD yang mampu menjalaninya, tentu akan saya berikan reward. Dan sebaliknya, jika ada OPD yang males-malesan, ya saya kasihpunishment. Karena sesungguhnya ini kita lakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,”tegas Gubernur.

Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhamad Yusuf Ateh mengatakan, alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya Infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, pemerintah harus berorientasi pada hasil karena seberapapun anggaran yang diberikan pasti akan habis, tetapi tujuan (hasil) harus tercapai agar uang yang telah dihabiskan dapat dirasakan manfaatnya. Lebih lanjut, Yusuf menegaskan bahwa tidak boleh ada satu rupiah pun Anggaran Negara yang tidak ada hasil atau manfaatnya untuk masyarakat.

Yusuf menambahkan, evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi SAKIP di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, serta melakukan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Instansi Pemerintah.[Kominfo]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

ASN Pemprov Banten jangan Main-main dalam Absen

PEMERINTAHAN

6740 dibaca
Soal Tiga Guru Dilantik jadi Pejabat, Gubernur WH: Apa, Apa?
5891 dibaca
Guru Diangkat jadi Pejabat, Ombudsman Sebut Melanggar SE MenPAN- RB
1715 dibaca
Ini 202 Nama Pejabat Pemprov Banten yang Dilantik
dvvdv wagub

POLITIK

593 dibaca
Gubernur Wahidin Ajak Warga NU Banten Dukung Ma'ruf Amin di Pilpres
474 dibaca
Pelapor ASN Dukung Calon DPD RI Anak Gubernur Banten Diperiksa Bawaslu
194 dibaca
Survei Demokrat: Masyarakat Tidak Puas atas Kinerja Gubernur dan Wagub Banten

HUKUM & KRIMINAL

257 dibaca
Personil Polsek Cikande Berhasil Selamatkan Uang Nasabah Rp80 Juta
244 dibaca
Kepergok Akan Mencuri, Warga Lampung Tewas di RSUD Serang

PERISTIWA

226 dibaca
BNN Banten Musnahkan 10 Kg Sabu Senilai Rp10 Miliar
Top