Senin, 18 Januari 2021

Anggaran 5 Raperda Inisiatif DPRD Banten Tidak Transparan

Suasana rapat paripurna 5 Raperda Prakarsa DPRD Banten di gedung DPRD Banten KP3B Curug Kota Serang pada Rabu, 25 Juli 2018.[Foto: InilahBanten/Dok]
Selasa, 07 Agt 2018 | 21:02 WIB - Serang Politik

lBC, Serang - DPRD Banten mengusulkan sebanyak lima rancangan peraturan daerah (Raperda). Kelima Raperda tersebut yakni, Perubahan Perda No 7/2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal; dan Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Berikutnya Raperda tentang Pedoman Pengisian Jabatan di Lingkungan BUMD Pemprov Banten; Raperda tentang Perubahan Perda No 7/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Untuk memuluskan lima raperda menjadi perda, tentunya memerlukan anggaran yang tidak kecil. Namun sayangnya, seolah pihak Sekretariat DPRD Banten tidak transparan.

Ketua Komisi V DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan saat dikonfirmasi jika soal anggaran raperda tersebut bagian Keuangan Sekretariat. "Itu bagian keuangan," ujar Fitron melalui pesan singkat belum lama ini.

Namun, pihak Bagian Keuangan dan Bagian Persidangan dan Hukum seolah saling lempar. Dimana keduanya mengaku tidak mengetahui biaya anggaran lima raperda tersebut.

Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Banten, Hikmat mengatakan, jika untuk anggaran lima raperda tersebut yang lebih mengetahui Bagian Persidangan dan Hukum. “Kita hanya mengeluarkan uang, itu Bagian Bagian Persidangan dan Hukum,”ujarnya pada Selasa, 7 Agustus 2018 seraya menyarankan kepada Bagian Persidangan dan Hukum.

Kabag maupun Kasubag Persidangan dan Hukum tidak berada ditempat. Staff Kasubag Hukum dan Persidangan, Iwan mengatakan, jika Kasubag tengah menunaikan ibadah haji. Namun sama halnya, pihaknya tidak mengetahui perihal anggaran lima raperda. Sebaliknya, pihaknya juga menyarankan untuk menanyakan kepada Bagian Keuangan. “Kita hanya menyediakan untuk narasumber, untuk lainnya semua ada di keuangan,”ujarnya.

“Kalau anggaran untuk SPPD itu pun sama di keuangan, sedangkan untuk kunjungan kerja itu di Bagian Pembendaharaan,”ucapnya.  

Reporter: Arif Soleh
Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

KOMENTAR

Anggaran 5 Raperda Inisiatif DPRD Banten Tidak Transparan

BERITA TERKAIT

INILAH BANTEN

86 dibaca
HPN 2021 SMSI Sumbang Jalan dan Sarana Sanitasi
199 dibaca
Kapolda: Jadilah Polisi yang Empati, Mengayomi dan Dekat Dengan Rakyat

INILAH SERANG

47 dibaca
Bupati Tatu Beberkan Reaksi Pasca Divaksin
131 dibaca
Lakalantas Dua Truk di Tol Tangerang-Merak, Satu Meninggal Dunia

HUKUM & KRIMINAL

30 dibaca
Arief Budiman Diberhentikan, Ilham Jadi plt
130 dibaca
Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI

POLITIK

30 dibaca
Arief Budiman Diberhentikan, Ilham Jadi plt
139 dibaca
Partisipasi Masyarakat di Pilkades Diprediksi Tinggi

PENDIDIKAN

112 dibaca
Nadiem Makarim Bicara Korban Sriwijaya Air
254 dibaca
Tenaga Pengajar Berstatus ASN di Pandeglang Masih Minim
Top