Minggu, 17 Januari 2021

22 Ribu Kouta PTSL di Pandeglang Tak Tercapai

[Foto Istimewa]
Kamis, 14 Jan 2021 | 10:51 WIB - Pandeglang

lBC, Pandeglang - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pandgelng menyebutkan pada tahun 2020 Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di Kabupaten Pandeglang mendapat kuota sebanyak 22 ribu bidang tanah. Yang dimana dari 22 ribu kuota bidang tanah itu terbagi menjadi dua. 

Kepala BPN Pandeglang, Suraji mengatakan, 22 ribu kuota PTSL yang diperuntukan di Kabupaten Pandeglang terbagi kedalam kedua kelompok yang mana 10 ribu bidang tanah untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 12 ribu untuk Partisipasi Masyarakat (PM). 

"10 ribu untuk ASN 12 ribu untuk Partisipasi Masyarakat (PM). Jadi 22 ribu target yang diberikan kepada BPN Pandeglang," kata Suraji kepada wartawan di Pandeglang pada Kamis, 14 Januari 2021.

Sedangkan dari jumlah 12 ribu yang diperuntukan bagi partisipasi masyarakat pihaknya hanya mampu merealisasikan sebanyak 5.950 bidang tanah saja. Karena, sejauh ini yang menjadi permasalahan tanah di Kabupaten Pandeglang saat hendak dibuatkan sertifikat masih saja banyak ditemukan tanah hasil pembagian warisan. 

Tentunya, dengan hal itu menjadikan pembuatan sertifikat harus terhambat lantaran terdapat kekisruhan antara masing-masing pihak. "Yang menjadi permasalahan itu target di PM. Karena, dari target di 12 ribu itu terealisasi 5.950. Itu yang sudah terealisasi . Kenapa yang lain tidak terealisasi karena partisipasi masyarakat banyak yang alasannya bervariatif, ada yang tanah warisan. Memang sudah di daftarkan tapi tidak mau di bagi itu tanah nya jadi tidak dibuatkan," ucapnya. 

Sedangkan, untuk sertifikat yang sudah tercetak pihaknya masih menyisakan sebanyak 1.500 sertifikat yang belum diterima oleh masyarakat. Padahal, pihaknya menargetkan pada Desember 2020 lalu seluruh sertifikat yang sudah di cetak bisa terealisasikan seluruhnya. Akan tetapi, tertundanya pembagian itu karena beberapa alasan. 

" Dimana dalam penyerahan sertifikat harus diterima langsung oleh penerima tidak boleh di wakilkan. Baik oleh kepala desa, kalau ada yang di wakilkan itu harus memanggil penerimanya itu atau datangi langsung ke rumah masing-masing. Harusnya pada Desember 2020 lalu pembagian seluruh sertifikat sudah selsai tapi, masih ada 1.500 sertifikat yang belum diterima oleh masyarakat. Tapi itu sudah jadi tinggal penyerahan saja," tandasnya.[Syam/Ars]

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Siapkan Rumah Singgah untuk Warga Pandeglang
Sabtu, 16 Jan 2021 | 16:44 WIB
Siapkan Rumah Singgah untuk Warga Pandeglang
Usai Divaksin, Irna Harap jadi Solusi Terbaik
Kamis, 14 Jan 2021 | 22:51 WIB
Usai Divaksin, Irna Harap jadi Solusi Terbaik
Irna Minta Desa Lebih Tingkatkan PADes
Rabu, 13 Jan 2021 | 21:54 WIB
Irna Minta Desa Lebih Tingkatkan PADes

KOMENTAR

22 Ribu Kouta PTSL di Pandeglang Tak Tercapai

INILAH BANTEN

81 dibaca
HPN 2021 SMSI Sumbang Jalan dan Sarana Sanitasi
199 dibaca
Kapolda: Jadilah Polisi yang Empati, Mengayomi dan Dekat Dengan Rakyat

INILAH SERANG

46 dibaca
Bupati Tatu Beberkan Reaksi Pasca Divaksin
124 dibaca
Lakalantas Dua Truk di Tol Tangerang-Merak, Satu Meninggal Dunia

HUKUM & KRIMINAL

127 dibaca
Jokowi Minta Aparat Tindaklanjuti Temuan Komnas HAM soal FPI
935 dibaca
Sejumlah Pejabat Polres Serang Dimutasi dan Promosi, Ini Daftarnya

POLITIK

129 dibaca
Partisipasi Masyarakat di Pilkades Diprediksi Tinggi
369 dibaca
Kapan Pelantikan Bupati-Wabup Serang Terpilih, Ini Penjelasan Ketua KPU

PENDIDIKAN

106 dibaca
Nadiem Makarim Bicara Korban Sriwijaya Air
253 dibaca
Tenaga Pengajar Berstatus ASN di Pandeglang Masih Minim
Top