10 Program PKK Sangat Berperan dengan Persoalan Kemisiknan

lB, Serang--Sebagai mitra kerja pemerintah, Tim Penggerak Perberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga (TP PKK) Provinsi Banten dituntut untuk senantiasa memperhatikan perkembangan dan dinamika masyarakat serta meningkatkan kualitas kinerjanya. Baik dalam hal perencanaan, pelaksanan kegiatan maupun mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan, sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

“PKK sebagai mitra pemerintah dapat berpartisipasi membangun Provinsi Banten khususnya dalam pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, seperti program KB, pencegahan KDRT, penurunan angka kematian ibu dan bayi dan lain sebagainnya,” kata Penjabat Gubernur Banten Nata Irawan dalam pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina TP PKK Provinsi Banten di Arisu Hotel, Kabupaten Serang pada Kamis, 16 Maret 2017.

Menurut Nata, permasalahan utama yang dihadapi kedepan dalam era globalisasi adalah laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, ia berharap untuk program tim penggerak PKK ke depan difokuskan penanggulangan kemiskinan, pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, menurunkan kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, membudayakan pola hidup bersih dan sehat, ketahanan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan keluarga.

“Dengan 10 program PKK sangat berperan dengan persoalan kemisiknan. Sangat signifikan untuk dibantu dengan program PKK. Ada persoalan kesehatan dan pendidikan, kalau itu sudah dikerjakan oleh organisiasi OPD atau pemerintah pusat, saya kira PKK bisa ikut membantu persoalan itu. Banyak programnya selama ini dilakukan PKK dan mempunyai angka keberhasilan yang signifikan,” kata Nata.

Gerakan PKK, lanjut Nata, harus diarahkan pada terwujudnya kehidupan keluarga yang lebih maju, bahagia, sehat dan sejahtera. Hal ini hendaknya tercermin dalam susana kehidupan melalui pelaksanaan 10 program PKK sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah.

“Kader-kader PKK selalu berusaha untuk dapat mengikuti perkembangan pembangunan untuk lebih meningkatkan efisiensi serta kesinambungan pelaksanaan 10 program PKK,” ucapnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependuudkan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten Siti Man’ani Nina menjelaskan, dengan dilaksanakanya Rakor ini diharapkan adanya sinkronisasi pelaksanaan program OPD dengan 10 program PKK.

Selain itu,diharapkan adanya  sinergitas dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui SKPD Pembina PKK untuk lebih meningkatkan sepuluh program PKK yang dilaksanakan,baik kebijakan umum maupun teknis pelaksanaanya merupakan target pembangunan di segala bidang.

“Dalam penyusunan program PKK agar lebih banyak melihat dan mendengarkan skala prioritas masyarakat, baik dalam peningkatan SDM,peningkatan drajat kesehatan, pengembangan ekonomi keluarga dan sektor lainnya yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Nina.

Nina melanjutkan, dalam upaya meningkatkan kualitas gerakan PKK dan keterlibatannya dalam pembangunan, diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, diantaranya adalah dengan memantapkan manajemen program TP PKK, sehingga diharapkan segenap jajaran tim penggerak  PKK pusat dan daerah memiliki akselerasi program yang sinergis dan tepat sasaran.

“Utuk itulah maka perlu dilaksanakan rapat koordinasi tim penggerak PKK Provinsi Banten sebagai tindak lanjut hasil rakornas yang dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Maret di Jakarta, sehingga diharapkan pelaksanaan program dapat terrealisasi secara maksimal,” ungkapnya.[Hikmatullah/Subag Liputan]