Minggu, 17 Desember 2017

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

(Foto: VIVA/Syaefullah)
Rabu, 29 Mar 2017 | 20:56 WIB - Nasional

lB, Jakarta -- Kesepakatan kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan yang diteken ketiga pimpinan lembaga pada Rabu, 29 Maret 2017 sebenarnya bukan hal yang baru. Bedanya latar belakang sosial politik saat ini dan lima tahun yang lalu. Apa implikasinya?

Sedikitnya lima belas (15) pasal yang tertuang dalam kesepakatan kesepahaman yang diteken oleh pimpinan tiga lembaga penegak hukum tersebut. Di awal kesepakatan, ditegaskan tujuan kesepakatan ini untuk meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antara para pihak dan pemberantasan korupsi.

Terdapat lima lingkup nota kesepahaman tersebut yakni soal sinergi penanganan tindak pidana korupsi, pembinaan aparatur enegak hukum, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, sarana prasarana, permintaan data atau informasi serta peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia.

Berbeda dengan MoU yang diteken 5 tahun sebelumnya yakni pada 29 Maret 2012, saat itu hanya empat poin yang menjadi isi kesepakatan terkait dengan kewenangan penyidikan. Kesepakatan saat itu lebih banyak memiliki maksud agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan dalam kasus korupsi.

MoU tahun 2017 ini lebih mengatur secara teknis. Seperti yang tertuang di Pasal 5 yang menyebutkan agar para pihak yang melakukan proses hukum terhadap personil di pihak lainnya, dituntut pihak yang menangani perkara tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipangggil.

Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan MoU ini dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Menurut dia, dengan kesepakatan ini masing-masing instansi bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan "Akan saling melengkapi, saling berbagi dalam kewenangan, saling mengisi dalam kekurangan," sebut Prasetyo.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan MoU kali ini memiliki perbedaan dengan MoU sebelumnya. Dalam MoU kali ini, kata Agus, ketiga unsur penegak hukum diberitahu dengan keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Elektronik atau E-SPDP. Tujuannya, ketiga instansi memiliki data dan info yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai MoU yang diteken tiga lembaga tersebut tak lebih sebagai upaya untuk saling mengamankan antara aparat penegak hukum saja. Ia menyebutkan KPK yang memiliki kewenangan super body semestinya membentuk sistem pemebrantasan korupsi yang efektif.

"Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, nggak menggerti bagaimana caranya supaya pemebrantasan korupsi itu efektif," kritik Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Tiga lembaga penegak hukum tersebut harus membuktikan MoU tersebut harus diarahkan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi lebih maksimal lagi. Bukan justru menjadi ajang saling mengamankan antarinstitusi.

Sumber: lnilahcom

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

Ini Urutan Kegiatan Aksi Bela Palestina
Minggu, 17 Des 2017 | 06:10 WIB
Ini Urutan Kegiatan Aksi Bela Palestina
Perempuan Ini Dapat Obati Penyakit Diabetes
Sabtu, 16 Des 2017 | 11:16 WIB
Perempuan Ini Dapat Obati Penyakit Diabetes
Raffi dan Nagita Jadi Keluarga Kesayangan
Kamis, 14 Des 2017 | 06:16 WIB
Raffi dan Nagita Jadi Keluarga Kesayangan
Polres Serang Raih Predikat WBK dari KemenPAN-RB
Rabu, 13 Des 2017 | 19:50 WIB
Polres Serang Raih Predikat WBK dari KemenPAN-RB

KOMENTAR

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

BERITA TERKAIT

POLITIK

241 dibaca
Panwas Lebak Minta KPU Lakukan Penghitungan Ulang
213 dibaca
Pilkada Kota Serang 2018, KPU Minta Ulama Berperan Aktif
260 dibaca
Kader Hanura Tangerang : Kami yang Mundur, atau Supajri yang Diberhentikan

HUKUM & KRIMINAL

134 dibaca
Polres Lebak Amankan Ratusan Botol Miras dan Dua Pasangan Non Muhrim
169 dibaca
Kejari Usut Dugaan Pungli Prona, Irna : Pelaku Harus Dipecat
375 dibaca
Cinta Ditolak, Warga Desa Sukamenak Tega Bunuh Gadis Idamannya

PENDIDIKAN

195 dibaca
Bentuk Karakter, Ratusan Siswa SMKN 2 Rangkasbitung Ikuti Jambore
177 dibaca
Sempat Tertunda, Pelajar NU Tuding Pelaksanan UAS SD Berbau KKN
238 dibaca
Tahun 2018 SMA/SMK Gratis, Pemprov Alokasikan Dana Rp400 M
Top