Rabu, 18 Oktober 2017

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

(Foto: VIVA/Syaefullah)
Rabu, 29 Mar 2017 | 20:56 WIB - Nasional

lB, Jakarta -- Kesepakatan kesepahaman KPK, Polri dan Kejaksaan yang diteken ketiga pimpinan lembaga pada Rabu, 29 Maret 2017 sebenarnya bukan hal yang baru. Bedanya latar belakang sosial politik saat ini dan lima tahun yang lalu. Apa implikasinya?

Sedikitnya lima belas (15) pasal yang tertuang dalam kesepakatan kesepahaman yang diteken oleh pimpinan tiga lembaga penegak hukum tersebut. Di awal kesepakatan, ditegaskan tujuan kesepakatan ini untuk meningkatkan sinergitas kerjasama dan koordinasi antara para pihak dan pemberantasan korupsi.

Terdapat lima lingkup nota kesepahaman tersebut yakni soal sinergi penanganan tindak pidana korupsi, pembinaan aparatur enegak hukum, bantuan narasumber/ahli, pengamanan, sarana prasarana, permintaan data atau informasi serta peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia.

Berbeda dengan MoU yang diteken 5 tahun sebelumnya yakni pada 29 Maret 2012, saat itu hanya empat poin yang menjadi isi kesepakatan terkait dengan kewenangan penyidikan. Kesepakatan saat itu lebih banyak memiliki maksud agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan dalam kasus korupsi.

MoU tahun 2017 ini lebih mengatur secara teknis. Seperti yang tertuang di Pasal 5 yang menyebutkan agar para pihak yang melakukan proses hukum terhadap personil di pihak lainnya, dituntut pihak yang menangani perkara tersebut memberitahukan kepada pimpinan personil yang dipangggil.

Jaksa Agung Prasetyo menyebutkan MoU ini dimaksudkan untuk saling mengisi kekurangan satu lembaga dengan lembaga lainnya. Menurut dia, dengan kesepakatan ini masing-masing instansi bisa saling melengkapi dan mengisi kekurangan "Akan saling melengkapi, saling berbagi dalam kewenangan, saling mengisi dalam kekurangan," sebut Prasetyo.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan MoU kali ini memiliki perbedaan dengan MoU sebelumnya. Dalam MoU kali ini, kata Agus, ketiga unsur penegak hukum diberitahu dengan keberadaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Elektronik atau E-SPDP. Tujuannya, ketiga instansi memiliki data dan info yang sama terkait penanganan tipikor di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai MoU yang diteken tiga lembaga tersebut tak lebih sebagai upaya untuk saling mengamankan antara aparat penegak hukum saja. Ia menyebutkan KPK yang memiliki kewenangan super body semestinya membentuk sistem pemebrantasan korupsi yang efektif.

"Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, nggak menggerti bagaimana caranya supaya pemebrantasan korupsi itu efektif," kritik Fahri di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Tiga lembaga penegak hukum tersebut harus membuktikan MoU tersebut harus diarahkan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi lebih maksimal lagi. Bukan justru menjadi ajang saling mengamankan antarinstitusi.

Sumber: lnilahcom

Redaktur: Arif Soleh
Bagikan:

LAINNYA

KPU Segera Umumkan Sipol ke Publik
Selasa, 17 Okt 2017 | 21:17 WIB
KPU Segera Umumkan Sipol ke Publik
Bhayangkara FC Kalah, Pelatih Enggan Kritik Wasit
Senin, 16 Okt 2017 | 19:25 WIB
Bhayangkara FC Kalah, Pelatih Enggan Kritik Wasit
Ini Jalan Yang Akan Dilewati Anies-Sandi
Senin, 16 Okt 2017 | 06:52 WIB
Ini Jalan Yang Akan Dilewati Anies-Sandi
DPR: Bawaslu Bisa Menindak Praktik Politik Uang
Jumat, 13 Okt 2017 | 21:26 WIB
DPR: Bawaslu Bisa Menindak Praktik Politik Uang

KOMENTAR

Implikasi MoU KPK, Polri dan Kejaksaan

BERITA TERKAIT

POLITIK

Rabu, 18 Okt 2017 | 19:08 WIB
Bacalon Kades Nanggung di Kumpulkan, Panitia Sosialisasikan Tahapan
Rabu, 18 Okt 2017 | 13:50 WIB
Pilih Agenda Partai, Puluhan Anggota DPRD Pandeglang Mangkir Dirapat Paripurna
Selasa, 17 Okt 2017 | 21:17 WIB
KPU Segera Umumkan Sipol ke Publik

HUKUM & KRIMINAL

Rabu, 18 Okt 2017 | 22:25 WIB
Bupati Serang Terus Dukung Renaksi KPK
Rabu, 18 Okt 2017 | 12:54 WIB
Palsukan SIM, Dua Warga Lebak di Tangkap Polisi
Selasa, 17 Okt 2017 | 19:59 WIB
Kapolres Serang Minta Anggota Hati-hati Gunakan Senpi

PENDIDIKAN

Rabu, 18 Okt 2017 | 19:30 WIB
Lelang Jabatan Kepsek SD dan SMP di Pandeglang Disoal
Rabu, 18 Okt 2017 | 18:00 WIB
Andika Ingin SMK Membaca Peluang Bisnis e-Commerce
Selasa, 17 Okt 2017 | 10:36 WIB
Pemuda Pulosari Jadikan Pos Ronda untuk TBM Saung Cerdas
Top